MAMUJU – Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Faika Kadriana Ishak, menjadi narasumber pada Workshop PTI ATM dan Kebijakan Nasional Terkait AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) di Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di Hotel Maleo Town Square Mamuju, Jumat 24 Juli 2026. Turut hadir sebagai peserta, Staf Teknis Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Elvy Suhartaty Amir.
Keterlibatan BPKAD Provinsi Sulawesi Barat dalam workshop ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan sistem kesehatan melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Bapperida Provinsi Sulawesi Barat ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung perencanaan, penganggaran, serta implementasi program pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) di daerah. Dalam agenda workshop, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat mendapat kesempatan menyampaikan materi mengenai peran strategis pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung penganggaran program ATM.
Dalam paparannya, Faika Kadriana Ishak menjelaskan bahwa BPKAD memiliki peran penting sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan KUA-PPAS, fasilitasi penetapan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Seluruh proses tersebut menjadi bagian penting agar program prioritas, termasuk pencegahan dan pengendalian ATM, dapat terakomodasi sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
“Kami mendorong agar setiap perangkat daerah menyusun perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi, berbasis kebutuhan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, program prioritas di bidang kesehatan dapat terlaksana secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Faika.
Di lokasi berbeda, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan BPKAD dalam forum tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan setiap program prioritas pemerintah memperoleh dukungan pembiayaan yang tepat.
“Sinergi antara BPKAD, Bapperida, Dinas Kesehatan, dan seluruh perangkat daerah sangat penting agar perencanaan dan penganggaran berjalan selaras. Dengan tata kelola keuangan yang baik, program kesehatan strategis dapat terlaksana secara optimal dan akuntabel,” ungkap Ali Chandra.
