DAERAH  

Kolaborasi Pentahelix Jadi Kunci Penanganan Kekeringan, Karhutla dan Distribusi Air Bersih di Sulawesi Barat

MAMUJU — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah penanganan dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa penanganan kekeringan, karhutla, dan distribusi air bersih tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas/masyarakat, serta media.

“Penanganan kekeringan dan karhutla membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi pentahelix menjadi kunci agar upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi,” ujar Yasir Fattah, Minggu (13/9/2026).

Baca Juga  Tangkap Peluang IKN, PJ Bahtiar Sebut APBD 2025 Berpihak ke Rakyat

Menurutnya, kolaborasi tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang terus mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah Sulawesi Barat.

Dalam penanganan kekeringan, BPBD Sulbar terus mendorong penguatan koordinasi untuk memastikan masyarakat yang mengalami kesulitan air mendapatkan dukungan distribusi air bersih.

Baca Juga  Gubernur Sulbar Kukuhkan Paskibraka Tingkat Provinsi, Dinkes Pastikan Dukungan Kesehatan

Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten, unsur TNI-Polri, dunia usaha, serta komponen masyarakat.

Sementara dalam menghadapi karhutla, sinergi lintas sektor diperlukan mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pembakaran lahan yang dapat meluas dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat.

Yasir Fattah menambahkan, dunia usaha diharapkan dapat memberikan dukungan sumber daya dan sarana operasional, akademisi berkontribusi melalui kajian dan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan, komunitas dan masyarakat menjadi garda terdepan dalam pencegahan serta kesiapsiagaan, sedangkan media berperan dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan yang cepat, akurat dan edukatif.

Baca Juga  Biro Organisasi Setda Sulbar Gelar Asistensi Penyusunan PK dan Rencana Aksi 2026 Selama 8 Hari

“Yang kita bangun bukan hanya respons ketika bencana terjadi, tetapi bagaimana seluruh unsur bergerak bersama sejak tahap pencegahan. Dengan satu komando, koordinasi yang kuat dan dukungan semua pihak, kita dapat meminimalkan risiko serta melindungi masyarakat,” tutup Yasir Fattah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *