DAERAH  

Fondasi Fiskal Sulbar: BPKAD Bersama Bapenda Lakukan Asistensi Anggaran Kas Pendapatan Daerah

MAMUJU- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan asistensi anggaran kas pendapatan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulbar, Senin (19/1/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, didampingi Analis Keuangan Pusat dan Daerah Syaharuddin, Analis Perencana Ibnu Munandar, serta Staf Teknis Hasmuddin dan Azis, bertempat di ruang Kepala BPKAD Sulbar.

Baca Juga  Bahas APBD 2025, Wagub Sulbar Tegaskan Komitmen Pembangunan Pro Rakyat

Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.

Asistensi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan kas pendapatan daerah berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan. Sinergi antara BPKAD dan Bapenda menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal daerah serta mendukung program prioritas pembangunan Sulawesi Barat.

Baca Juga  Evaluasi Program PHTC Bidang Pendidikan: BPKP Pantau Kinerja Digitalisasi dan Revitalisasi Sarana di Sulbar

Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pentingnya asistensi ini. Menurutnya asistensi anggaran kas pendapatan merupakan langkah strategis untuk memastikan penerimaan daerah dapat dikelola secara optimal.

“Dengan koordinasi bersama Bapenda, kita ingin memastikan setiap rupiah yang masuk ke kas daerah tercatat dengan baik, sehingga dapat digunakan secara tepat untuk mendukung program prioritas Pemprov Sulbar,” kata Ali Chandra.

Baca Juga  Arah Kebijakan Dipertegas, Bapenda Sulbar Terlibat dalam Finalisasi Pergub Mutu Komoditi

Melalui asistensi ini, diharapkan tercipta keselarasan antara perencanaan dan realisasi pendapatan daerah. Sinergi BPKAD dan Bapenda akan memperkuat fondasi fiskal Sulawesi Barat, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *