POLMAN, SULBAR99NEWS.ID—NGO Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran (LKPA) Sulawesi Bart, soroti lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan kepala Bgian Umum Pemkab Polman.
Keua LKPA Sulbar, Zubair menegaskan, bahwa berita terkait dugaan korupsi pada Bagian Umum Pemkab Polewali Mandar sudah menjadi buah bibir dan menimbulkan kemarahan dikalngan masyarakat Polman.
“Saya juga sudah melaporkan dugaan skandal penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diduga melibatkan kepala Bagian Umum Pemkab Polman ke Kejati Sulbar, namun sampai sekarang belum juga ada tanggapannya, sepertinya persoalan ini “mati suri”,” tegas Zubair.
Ia menjelaskan, dugaan penyalahgunaan yang diduga dilakukan kabag Umum Pemkab Polman, yang sekarang menjabat kepala Dinas Pendidikan, modusnya ia telah menyetujui seluruh pengeluaran dan belanja APBD yang tidak sesuai peruntukannya, serta memaipulasi LPJ oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
“Laporan yang kami sampaikan ke Kejati Sulbar itu terkait adanya dugaan korupsi dibidang kegiatan belanja listrik, komponen listrik, pemeliharaan listrik, perjalanan dinas, BBM, alat tulis kantor dan belanja operasional serta uang persediaan,” ungkap Zubair.
Ia juga berharap aparat penegak hukum (APH) dalam hali ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat untuk segera menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebur, agar menimbulkan efek jera, karena perilaku korupsi oleh oknum pejabat Polman yang kerap disalahgunakan.
“Oknum tersebut telah menyalhgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, dan ini seakan-akan sudah membudaya. Olehnya itu kami minta agar kejati segera memperoses, jika tidak kami akan melakukan aksi demonstrasi di gedung bundaran Kejagung utuk mendesak agar Kejati Sulbar mempercepat tindak lanjut laporan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Zubair juga mengatakan, bahwa hasil temuan mengejutkan dari BPK terkait berbagai penyimpangan dalam pembayaran tagihan listrik, perjalanan dinas, belanja BBM, dan honorarium rohaniawan di bagian umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Polewali Mandar menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
“Bahkan BPK telah merekomendasikan kepada Bupati untuk segera menginstruksikan Sekretaris Daerah mengambil tindakan tegas sesuai tugas dan wewenangnya sebagai koordinator pengelola keuangan dan/atau TAPD. Menurut laporan, Sekda sebagai pengguna anggaran dan TAPD bertanggung jawab atas dugaan korupsi yang terjadi,” pungkasnya.(Ali).
