Progres Dugaan Korupsi Dana Desa Batetangnga di Polda Sulbar Dianggap Mandek, LKPA Desa Supervisi Mabes Polri

Ketua LKPA Sulawesi Barat, Zubaer Berkunjung ke Bareskrim Mabes Polri

Polman, Sulbar.99news.id–Penanganan dugaan kasus korupsi dana desa Batetangnga,  Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat kembali disorot. LKPA Sulbar menilai penyidikan di Polda Sulawesi Barat “Stagnan”, tanpa kemajuan berarti.

“Kami menilai penanganan dugaan penyimpangan dana desa sebesar Rp. 1,5 miliar yang saat i9ni ditanganani Polda Sulbar stagnan,” sebut Ketua LKPA Sulawesi Barat, Zubaer, Kamis (20/11/2025)

Baca Juga  RSUD Andi Depu Polman Diduga “Sarang Gratifikasi”, APH Tak Berani Sentuh

Menurut Zubaer, Kasus tersebut menyangkut tiga pos penting dana desa tahun anggaran 2022–2024 yakni, Ketahanan Pangan, Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Lansia, serta Insentif Aparat Desa.

“Total dugaan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar, menyasar program vital bagi kelompok rentan dan layanan dasar desa, namun sejak laporan ini masuk sampai saat ini minim progres,” kritik  ketua LKPA Sulbar, Zubaer.

Baca Juga  Direktur RSUD Majene Membantah Tudingan Proyek Fiktif

Bahkan kata Zubaer, Hingga kini tidak ada kejelasan terkait audit kerugian negara, permintaan keterangan pihak desa, maupun perkembangan alat bukti. LKPA menyebut lambannya penyidikan berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan membuka ruang spekulasi.

“Merespons stagnasi, kami dari LKPA telah mendatangi Birowassidik Bareskrim Polri  untuk meminta supervisi, evaluasi kinerja penyidik, dan memastikan tidak ada kelalaian prosedural yang menghambat penanganan perkara tersebut, kami juga menunggu respons Polda Sulbar,” ujarnya.

Baca Juga  Dugaan Korupsi Dana Desa Lombang Masuki Tahap Baru, Hari Ini Berkasnya Dilimpahkan ke Kejari Majene

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Polda Sulbar terkait progres penyidikan maupun permohonan supervisi LKPA. Publik menunggu langkah tegas Mabes Polri untuk memastikan kasus korupsi dana desa ditangani profesional dan transparan.(Ali)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *