POLMAN, Puluhan pegawai UPTD (Kesatuan Pengolah Hutan Lindung) KPHL Mapilli Polman, gotong royong melakukan pembersihan kantor setelah terendam banjir setinggi satu meter, Selasa (28/03/23)
Polewali Mandar baru baru ini dilanda banjir setinggi pusar orang dewasa, sehingga kantor UPTD KPHL Mapilli milik Pemprov Sulbar yang berada di kabupaten Polman tertimbun lumpur.
Hal itu membuat puluhan pegawai /ASN melakukan kerja bakti dengan cara bergotong royong mengeluarkan lumpur yang berada dalam ruangan perkantoran.
Ada pun sebagian besar fasilitas kantor rusak parah yang tidak layak lagi digunakan diakibatkan terendam air banjir yang menggenangi kawasan pemukiman masyarakat dan kantor UPTD KPHL Mapilli Seperi puluhan kursi, meja, lemari dan komputer, kerugian material diperkirakan puluhan juta rupiah
Eko Saprianto SST MSi, Kepala UPTD KPHL Mapilli, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, setelah kejadian banjir setinggi satu meter, pihaknya inisiatif melakukan kerja bakti bersama pegawai kantor. “Masalah fasilitas kantor, sebagian besar tidak dapat lagi digunakan dan terbilang rusak parah seperti kursi, meja, lemari dan komputer, sehingga saat ini kami belum bisa melakukan pelayanan. Adapun yang tidak rusak saat ini kami manfaat seadanya itu barang peninggalan milik cabang kehutanan tahun 1990 an,” ungkapnya.
Saat banjir, lanjut Eko, tak satupun berkas penting milik UPTD KPHL Mapilli bisa diselamatkan. “Sehingga untuk dipertanggung jawabkan kami harus membuatkan berita acara kerusakan dokumen dikarenakan dapat bencana alam adapun kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah,” bebernya.
Eko berharap sebisanya menjadi perhatian dari Pemprov Sulbar agar UPTD KPHL sebagai bagian dari dinas kehutanan provinsi Sulawesi Barat di bawah naungan gubernur Sulawesi Barat, bisa memberikan fasilitas perlengkapan kantor agar bisa kembali memberikan pelayan ke masyarakat.
“Kami selalu melakukan pengusulan tiap tahunnya seperti renovasi kantor dan ditempatkan di tempat yang strategis seperti di depan kantor polres Polman, yang lahan itu juga milik kehutanan, bahkan kami sampai mengusulkan fasilitas lainnya seperti meja kursi dan lemari untuk penyimpanan berkas penting. Ini bisa dikatakan kebutuhan penting sebuah kantor untuk melakukan pelayanan. Tapi sampai saat ini belum pernah terealisasikan, jadi kami berharap pemerintah provinsi agar dijadikan perhatian,” pintanya. (Syarifuddin Andi)
