MAMUJU – Langkah serius diambil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengamankan kekayaan lautnya. Tim Teknis Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Sulbar menggelar kunjungan kerja resmi ke Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP Mamuju, Senin (11/05/2026), untuk memastikan wilayah perairan hingga 12 mil laut di enam kabupaten terjaga dengan ketat dan sesuai aturan.
Kepala Bidang Pengawasan PSDKP DKP Sulbar, Irwan Latif, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan pengejawantahan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Sekprov Junda Maulana dalam mendorong ekonomi berkelanjutan. Dengan pengawasan yang optimal, Pemprov Sulbar yakin iklim investasi perikanan akan semakin sehat karena adanya jaminan penegakan hukum yang konsisten bagi seluruh pelaku usaha.
Irwan menegaskan, wilayah 0 hingga 12 mil laut adalah kewenangan mutlak pemerintah provinsi. Oleh karena itu, penyamaan persepsi antara daerah dan pusat melalui Satwas SDKP menjadi hal yang krusial.
“Kami ingin Satwas SDKP Mamuju, sebagai mitra di lapangan, memiliki frekuensi yang sama dalam menjaga ketertiban usaha perikanan,” ujar Irwan Latif di sela-sela kunjungan tersebut.
Sebagai hasil dari pertemuan ini, kedua pihak menyepakati lima pilar kolaborasi strategis yang akan menjadi peta jalan pengawasan ke depan:
Penguatan Pengawasan SDKP: Memastikan kepatuhan aturan perikanan hingga batas 12 mil laut.
Patroli Bersama: Mencegah illegal fishing dan penanganan cepat terhadap mamalia laut terdampar.
Integrasi Data: Menyatukan data pembudidaya dan kapal penangkap ikan untuk pelayanan yang transparan.
Pengelolaan Konservasi: Menjaga kelestarian Taman Laut dan wilayah pesisir.
Keamanan Ekosistem: Menjaga stabilitas keamanan perairan demi produktivitas nelayan.
Koordinator Satwas SDKP Mamuju, Muh. Husyary, menyambut baik sinergi ini. Menurutnya, dukungan Pemprov Sulbar akan memperkuat posisi Satwas yang berada di bawah naungan Pangkalan PSDKP Bitung dalam menjalankan tugas di wilayah Sulawesi Barat. Ia menilai, pengawasan yang optimal akan menciptakan rasa aman bagi nelayan lokal maupun investor, sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat secara stabil.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Safaruddin, memberikan apresiasi tinggi terhadap koordinasi ini. Ia menekankan bahwa penguatan pengawasan adalah kunci agar sumber daya laut Sulbar tetap lestari untuk generasi mendatang.
Safaruddin berharap sinergitas ini menjadi model kolaborasi yang efektif untuk mewujudkan Sulawesi Barat sebagai pusat perikanan yang maju dan berkelanjutan di masa depan. (Rls)
