Tito Sebut Honorer Administrasi Meroket Karena Titipan Pejabat-Timsukses

JAKARTA, SULBAR99NEWS.ID—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung banyaknya tenaga honorer bidang administrasi di pemerintahan yang berasal dari titipan pejabat atau tim sukses kepala daerah.

Tito menyebut, bahwa jumlah tenaga honorer titipan itu semakin banyak, bahkan mencapai sekitar 2 juta orang. Hal tersebut diungkap oleh Tito ketika di tengah-tengah membicarakan kondisi masih banyaknya tenaga honorer Satpol PP hingga Pemadam Kebakaran (Damkar).

Dia juga mengakui telah mengupayakan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) agar tenaga honorer Satpol PP dan Damkar bisa segera diangkat menjadi setingkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga  Sebelum Penetapan Paslon, Bupati yang Maju Pilkada Diminta Cuti

“Karena PAN-RB menyampaikan bisa mem-PPPK-an itu yang punya skill, bukan yang tenaga administrasi. Kalau administrasi kan biasanya titipan, titipan pejabat atau tim sukses bupati [dan] wali kota, dijadikan tenaga honorer. Jumlahnya makin banyak, hampir 2 juta kalau enggak salah,” ujarnya

Baca Juga  Wapres KH Ma'ruf Amin Bantu 70 Anak Putus Sekolah di Mamuju

Mendagri Tito juga Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Buat Program Kerja Pro Rakyat. Pilkada 2024 telah dilaksanakan dan tinggal menunggu hasil penetapan KPU. Tito Karnavian berpesan kepada seluruh kepala daerah terpilih nantinya untuk membuat program-program yang berpihak ke rakyat dan tepat sasaran.

“Pilkada sedang penghitungan, sebentar lagi kita ada pemimpin baru. Februari ada pemimpin baru di daerah-daerah. Saya sangat berharap kepada rekan-rekan yang masih menjabat Pj (penjabat) dan kepala daerah baru, tolong buat program-program yang prorakyat,” kata Tito.

Baca Juga  Wagub Salim S Mengga Bertemu PT PPI, Dorong Investasi ke Sulbar

Tito juga menekankan,  ke depan Kemendagri akan terus mengevaluasi kepala daerah. Ia akan transparan kepala daerah mana saja yang dinilainya kurang maksimal bekerja.

“Nanti Kemendagri akan evaluasi. Daerah mana yang mengerjakan inisiatif, mana yang perlu ditekan, dan mana yang nggak kerjain sama sekali. Kita akan sampaikan ke publik,” ujarnya.(Ali)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *