MAJENE, Sulbar.99news.id—Pemerhati politik Sulawesi Barat, Anwar Hakim menilai bakal calon (bacalon) bupati petahana rentan memanfaatkan fasilitas jabatan untuk bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024.
Anwar meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan lebih aktif melakukan pengawasan untuk mencegah pelanggaran tersebut. ”Bakal calon bupati petahana sangat rentan melakukan penyalahgunaan jabatan dan kewenangannya untuk kepentingan pencalonanya,” kata Anwar, Kamis (18/7/2024).
Anwar Hakim yang juga penggiat anti korupsi mengungkapkan, sebelum Pilkada, petahana punya kekuasaan untuk mempengaruhi masyarakat dan menggantikan politik kekuasaan, anggaran, dan birokrasi. sumber daya. Lawan politik, bertujuan untuk dipilih kembali untuk mempertahankan tongkat kekuasaan.
“Kami ingatkan kepada petahana Majene dalam mengelola dan menggunakan APBD secara bijak agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik berupa dana hibah dan bantuan sosial. Kita sebagai masyarakat mempunyai kewajiban untuk memantau APBD menjelang tahun politik karena APBD dapat dengan mudah digunakan untuk kepentingan politik petahana untuk mempengaruhi pemilih. Masyarakat harus berhati-hati dan kritis dalam menyikapinya,” tegas Anwar.
Anwar juga mengatakan, masyarakat berhak memantau penggunaan APBD Kabupaten Majene untuk melihat apakah rencana tersebut tepat sasaran dan tidak bersifat politis. Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengawasan untuk mencegah adanya celah, penipuan, korupsi dan penyelewengan dana.
“Saya kembali menghimbau kepada petahana untuk menggunakan APBD dalam menjalankan program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak membiarkan bantuan dan kegiatan yang dilakukan mempunyai maksud dan tujuan politik, apalagi menggunakan dana APBD sebagai dana kampanye. Kedepan kita akan memilih pemimpin yang berkualitas dan mumpuni disegala bidang,” tutupnya. (Ali).
