POLMAN, Sulbar.99news.id—Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW) Indonesia Timur, Anwar Hakim meminta aparat penegk hukum (APH) segera mengusut dugaan korupsi pengadaan Alkes dan Klaim BPJS Kesehatan di RSUD Haji Andi Depu Kabupaten Polman, Sulawesi Barat.
Menurut Anwar, dugaan korupsi tersebut meliputi pengadaan alat kesehatan di rumah sakit yang di markap, jasa medis dokter dan perawat, anggaran makan bagi perawat dan anggaran makan untuk pasien, dan pengadaan obat.dan paling parah klaim BPJS. Bahkan kata Anwar nanti setelah tim BPJS Pusat berkunjung ke RSUD Polman, baru anggaran BPJS RSUD Polman dicairkan.
“Indikasinya mark up anggaran, mulai dari pengadaan alat kesehatan dan klaim dana BPJS kesehatan. Bahkan ditengarai pihak manajemen RSUD tarik ulur dengan dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) terkait masalah pembagian jasa medis dokter dan perawat, hal ini tidak bisa dibiarkan. Yang jelas laporan pertanggungjawabannya itu tidak jelas,” ungkap Anwar, Jumat (19/7/2024).
Anwar berharap aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun KPK, segera melakukan pengusutan dan penelusuran karena ini termasuk kategori dugaan tipikor big fish. Selain itu pihak manajemen RSUD diduga ada permainan curang dalam pengelolaan anggaran.
“Kami berharap KPK juga melakukan penelusuran dan mengusut, karena sumber dananya dari APBN, berkenan juga dengan adanya temuan BPK tahun 2021-2022 tetang perbelanjaan alkes dan ini dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum,” ujarnya.(Ali).
