Majene, Sulbar.99news.id–Aktivis non government organization (NGO) Sulawesi Barat meminta pengusaha waspada terhadap broker proyek pemerintah, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Ketua Nasionat Corupption Wathc (NCW) Indonesia Timur, Anwar Hakim mengatakan, menjelang agenda besar tersebut, bisanya sering dimanfaatkan oleh oknum rekanan maupun oknum pegawai pemerintah untuk mengiming-iming pengusaha kontruksi dengan cara menawarkan proyek pemerintah. Bahkan tak tanggung tanggung oknum tersebut meminta fee 30 hingga 40 persen.
“Jelang pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini, biasanya banyak oknum yang mengaku dari dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang akan menawarkan proyek penunjukan langsung, apalagi di tiga dinas ini memang banyak proyek penunjukan mauapun tender, termasuk kegiatan pelatihan yang tidak masuk akal,” ujarnya, Senin (3/6/2024).
Menurut Anwar, para broker proyek ini bisanya mengklaim memiliki kedekatan dengan Bupati maupun kepala dinas tertentu. Bahkan mereka sesumbar mampu mengkondisikan tender bebas untuk menyakinkan kontraktor yang jadi korban.
“Oknum lainnya adalah broker proyek yang mengaku punya kedekatan khusus dengan Bupati maupun kelapa dinas. Modusnya dengan cara dapat memberi dan mengkondisikan proyek tender bebas. Modus seperti ini hampir banyak terjadi di beberapa kabupaten di Sulbar, termasuk juga di Majene, saya yakin tak akan luput dari serangan para oknum-oknum broker,” ucap Anwar.
Kata Anwar, sebenarnya aksi broker proyek seperti itu, bukan hanya saat momentum pesta demokrasi tingkat kabupaten saja. Menurutnya, mereka juga melakukan hal tersebut setiap kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan.
“Sejak APBD diputuskan, para oknum itu sudah bergentayangan untuk mencari korban. Dan celakanya pertama banyak pengusaha konstruksi yang mudah tergiur, hingga terjebak oleh perilaku oknum,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Anwar, banyaknya pejabat yang mendiamkan kondisi semacam ini, meskipun nama mereka dicatut olehsi brokerr proyek untuk menipu pengusaha. Ironisnya ditengarai ada juga oknum kepala dinas yang ikut main mata.
“Para pejabat pejabat itu cenderung mendiamkan, seolah merasa hal tersebut lumrah namanya dicatut untuk digunakan ajang jual beli proyek pemerintah dan bisa jadi juga ada oknum kadis yang bermain, bahkan potensi rawan korupsi yakni, proyek pengadaan barang dan jasa yaitu dapat diduga Bupati memamfaatkan kekuasaannya,” ujar Anwar.
Ia berharap, kepada para pengusa agar waspada dengan praktek semacam itu, ia juga bakal melakukan koordinasi dengan pihak KPK, hal tersebut sangat penting dilakukan, supaya gratifikasi di dunia jasa kontruksi berkurang.
“Karena hal inilah yang membuat mental rekanan pelaksana proyek pemerintah terkesan koruptif. Jika tradisi makelarisasi kekuasaan ‘proyek’ kekuasaan itu dibiarkan saja, maka sampai kapanpun daerah kita ini tidak bakalan maju,” pungkasnya.(Ali).
