Majene, Sulbar.99news.id—Koalisi Lembagan Swadaya Masyarakat (LSM) Sulawesi Barat menemukan adanya dugaan proyek fiktif yang berasal dari anggaran dana desa dan dana desa di Kabupaten Majene.
Penggiat Anti Korupsi Sulawesi Barat, Anwar Hakim, mengatakan banyak permasalahan soal dugaan penyalagunaan anggaran dana desa dan dana desa yang dilakukan kepala Desa maupun Plt. Kepala Desa di wilayah Majene
“Dari hasil kajian kami pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2024 disitu kami menemukan banyak kejanggalan terkait penggunaan anggaran dana desa dan dana desa dan hampir semua desa begitu,” ujar Anwar, Kamis (20/6/2024). Didampingi Ketua LKPA Polman Zubair.
Anwar menegaskan, dalam laoran hasil pemeriksaan BPK disitu tertera sejumlah program proyek Desa, antara lain proyek jalan tani, sumur bor, pelatihan dan pembangunan untuk sarana pemuda, sementara itu proyek tidak ada.
“Jadi ini namanya sama saja kepala desa telah memberikan keterangan palsu, mengatakan ada padahal tidak ada, ini kami tidak asal bicara, tapi sesuai dengan fakta di lapangan pada APBD tahun 2023, kami sudah beberapa kali turun ke lapangan,” tegasnya.
Anwar juga menduga, proyek dana desa tahun 2023 yang ditengarai fiktif tersebut ada hubungannya dengan kepentingan politik pada pemilihan legislatif tahun 2024.
”Diduga kuat ini ada hubungannya dengan pelihan legislative, karena hampir semua kepala desa mendukung salah satu calon anggota DPRD,” kata Anwar.
Ia berharap kepada aparat penegak hukum untuk segera turun melakukan audit investigasi sesuai hasil temuan BPK,”Kami minta penegak hukum untuk segera melakukan investigasi di lapnagn,”ungkapnya.(Ali).
